Kuala Tungkal - Rabu (05/03/2025)
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, memimpin pelaksanaan kegiatan virtual dalam rangka mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu (5/3).
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan jajaran instansi terkait.
Peluncuran IPKD MCP merupakan program strategis Deputi Pencegahan KPK RI untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Program ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Melalui evaluasi berkala, KPK mendorong daerah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, yang kemudian diukur melalui indeks MCP.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga harus mencakup semua sektor, termasuk pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika pencegahan diabaikan karena dianggap kurang signifikan, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan maksimal. Pencegahan harus masuk ke semua bidang, termasuk pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan dalam program MCP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Pada Kegiatan tersebut diikuti oleh Sdri. Zuhra, S.T, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda) DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada Tahun 2025 ini, Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) pada sektor perizinan meliputi :
- Aspek Transparansi : Transparansi Tata Ruang
- Aspek Regulasi dan Kebijakan : Regulasi dan Kebijakan Terkait Tata Ruang, Regulasi dan Kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam penerbitan rekomendasi tekhnis dan perizinan
- Aspek Akuntabilitas : Ketepatan Waktu Proses penerbitan rekomendasi tekhnis dan perizinan, Rekapitulasi Izin yang telah diproses, Forum Konsultasi Publik (FKP), Penanganan Publik terkait Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Reviu Layanan Perizinan,
- Aspek Pengendalian Risiko Korupsi : Pengendalian Pelayanan Perizinan
Sumber Berita : Facebook Prokopim Kab. Tanjab Barat
Editor : Risky Andriansyah, SE, ME / Ade Pratama, SH
Dokumentasi Kegiatan : Facebook Prokopim Kab. Tanjab Barat